Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM), Filipina selatan, menggelar pemilu legislatif perdana pada Senin. Pemungutan suara tersebut menjadi bagian penting dari implementasi kesepakatan damai 2014 antara pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak Moro untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Mindanao.
Hampir 2,4 juta pemilih terdaftar dalam pemilu yang bertujuan memilih anggota Parlemen Bangsamoro. Mereka akan menggantikan 80 anggota pemerintahan sementara yang telah menjalankan pemerintahan wilayah tersebut sejak 2019.
Pemilu seharusnya dilaksanakan pada 2022, tetapi mengalami tiga kali penundaan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor, selain persoalan lain termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan sebuah provinsi dari wilayah otonom berdasarkan hasil referendum pada 2019.
Bangsamoro mencakup sejumlah kawasan di bagian tengah dan selatan Pulau Mindanao dan menjadi satu-satunya wilayah di Filipina yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Sistem tersebut merupakan bagian dari pengaturan otonomi dan hak menentukan nasib sendiri yang lahir dari proses perdamaian.
Wilayah tersebut memiliki sekitar 4,5 juta penduduk atau sekitar 4 persen dari populasi Filipina. Istilah Bangsamoro atau Moro merujuk pada masyarakat pribumi Mindanao, Kepulauan Sulu, dan pulau-pulau di sekitarnya sebelum kolonisasi Spanyol pada abad ke-16.
Pemilu Jadi Tonggak Implementasi Perdamaian
Konflik bersenjata Moro dengan pemerintah pusat Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Kristen bermula pada akhir 1960-an. Perlawanan awal dipimpin Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), kemudian konflik berlanjut setelah muncul kelompok pecahan bernama Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada dekade 1970-an.
Pemerintah Filipina memperkirakan konflik tersebut menewaskan sekitar 150.000 kombatan dan warga sipil sebelum Manila dan MILF menandatangani kesepakatan damai pada 2014.
MILF kini ikut dalam proses politik melalui Partai Keadilan Bangsamoro Bersatu (UBJP). Partai tersebut berupaya mempertahankan pengawasan terhadap implementasi kesepakatan damai, termasuk proses pelucutan senjata serta dukungan terhadap kesejahteraan mantan pejuang MILF.
UBJP menghadapi sejumlah pesaing, termasuk Partai Federal Bangsamoro (BFP) yang dipandang memiliki kedekatan dengan kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mendukung gagasan Filipina menjadi negara federal. Mantan pemimpin MILF sekaligus kepala daerah sementara Bangsamoro, Abdulraof Macacua, turut bergabung dengan BFP bersama sejumlah tokoh Islam lainnya.
Sebanyak 80 kursi diperebutkan dalam pemilu tersebut, terdiri atas 40 kursi partai politik, 32 kursi daerah pemilihan, serta delapan kursi yang mewakili kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok sosial lainnya.
Para anggota parlemen yang terpilih nantinya akan menentukan kepala daerah baru Bangsamoro. Pemerintah Filipina menyebut 108 pemantau dari 16 organisasi dan delegasi internasional, termasuk Jepang, turut mengawasi proses pemilu.
