Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama pemerintah Australia mulai menyusun kurikulum regional untuk memperkuat perlindungan ruang publik dari ancaman terorisme. Inisiatif tersebut diarahkan menjadi referensi bersama bagi negara-negara ASEAN dalam meningkatkan keamanan dan ketahanan kawasan.
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono mengatakan perubahan pola ancaman terorisme membuat negara-negara di kawasan perlu memperkuat koordinasi dan kemampuan menghadapi risiko secara bersama. Kurikulum yang disiapkan nantinya mencakup perlindungan ruang publik, target rentan, serta infrastruktur kritis.
“Panduan ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi negara-negara ASEAN dalam memperkuat keamanan bersama,” kata Dionisius dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Penyusunan kurikulum tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Indonesia-Australia yang berlangsung di Bali pada 28–29 Juli 2026. Forum bertajuk ASEAN–Australia Counter-Terrorism Practical Exchange on Good Practice Approaches to Protect Crowded Spaces, Vulnerable Targets, and Critical Infrastructure Workshop itu membahas strategi menghadapi ancaman terhadap lokasi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Selain menyusun perangkat pelatihan, kegiatan tersebut menjadi wadah pertukaran pengalaman antara negara ASEAN dan Australia. Pembahasan mencakup penguatan kapasitas, penerapan praktik baik, serta penyusunan pendekatan bersama terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks dan melintasi batas negara.
Dionisius berharap hasil kerja sama ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkuat sistem perlindungan di masing-masing negara ASEAN. Menurutnya, kesamaan pendekatan akan membantu meningkatkan kesiapsiagaan kawasan menghadapi berbagai potensi ancaman.
Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins menilai kemitraan dengan ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Ia menekankan bahwa perkembangan ancaman membutuhkan respons yang fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan.
Lokakarya tersebut melibatkan 102 peserta dari negara-negara ASEAN dan Australia. Perwakilan Sekretariat ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi olahraga, hingga sektor swasta turut berpartisipasi.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan ruang publik tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait diperlukan untuk membangun ketahanan kawasan secara menyeluruh.
Reporter media online yang aktif meliput berita nasional, politik, dan perkembangan ekonomi.
