Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memastikan layanan Bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas tetap berjalan hingga akhir 2026 meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN tidak tersedia tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan pembiayaan dari APBD untuk menjaga layanan transportasi tersebut tetap melayani masyarakat. Sadewo mengatakan kebutuhan operasional hingga penghujung tahun diperkirakan mencapai hampir Rp14 miliar.
“Dibutuhkan Rp13 miliar sekian, hampir Rp14 miliar dan sudah kita siapkan,” kata Sadewo di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin.
Menurut Sadewo, keberadaan Trans Banyumas tidak akan dihentikan karena layanan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga telah meminta Sekretaris Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyiapkan sumber anggaran lain setelah alokasi dari pemerintah pusat tidak turun.
Kepastian tersebut disampaikan Sadewo setelah menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan operasional bus.
Sebelumnya, Pemkab Banyumas telah berupaya mempertahankan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dengan melakukan komunikasi kepada Kementerian Perhubungan. Namun, kondisi keuangan pemerintah yang sedang menghadapi keterbatasan, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut memengaruhi kebijakan anggaran.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Banyumas memilih mengalokasikan dana daerah untuk menutup kebutuhan operasional Trans Banyumas. Langkah itu sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menempatkan layanan transportasi publik sebagai salah satu pelayanan yang perlu dipertahankan.
Trans Banyumas merupakan layanan BTS yang selama ini digunakan masyarakat untuk mendukung mobilitas di wilayah Banyumas. Kepastian operasional hingga akhir tahun diharapkan menjaga akses masyarakat terhadap transportasi umum tanpa terpengaruh berhentinya dukungan APBN.
Sadewo kembali menegaskan bahwa layanan tersebut akan tetap beroperasi meskipun skema pembiayaannya harus disesuaikan dengan kondisi fiskal pemerintah.
Fokus pada peliputan berita publik, komunitas lokal, dan perkembangan terkini di Jawa Tengah.
