Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Ganjar mengingatkan agar pemerintah tidak menggeneralisasi seluruh aksi unjuk rasa sebagai demonstrasi berbayar karena banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara murni.
Menurut Ganjar, demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dijamin konstitusi. Karena itu, apabila memang terdapat dugaan adanya pihak yang membayar massa untuk tujuan tertentu, pemerintah sebaiknya mengungkapnya berdasarkan bukti yang kuat tanpa kemudian memberi stigma terhadap seluruh aksi unjuk rasa yang berlangsung di masyarakat. Ia menilai penyampaian pendapat di muka umum tetap harus dihormati sebagai hak setiap warga negara.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pidato Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo. Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan dirinya mengetahui pihak-pihak yang membiayai demonstrasi dan sempat menyinggung adanya peserta aksi yang mengaku menerima bayaran sekitar Rp200 ribu meski tidak memahami tujuan demonstrasi yang diikuti.
Ganjar berpandangan bahwa pemerintah perlu membedakan antara demonstrasi yang lahir dari keresahan masyarakat dengan aksi yang memang diduga dimobilisasi oleh kepentingan tertentu. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tidak selalu berarti upaya mengganggu stabilitas negara. Justru dalam sistem demokrasi, kritik dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar ruang demokrasi tetap dijaga sehingga masyarakat tidak merasa takut menyampaikan pendapat. Selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum, aksi demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan politik yang sehat. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran sebaiknya ditangani secara spesifik tanpa menimbulkan persepsi bahwa seluruh demonstrasi memiliki motif yang sama.
Pernyataan Ganjar menambah beragam respons dari kalangan politik terhadap ucapan Presiden. Sebelumnya, sejumlah tokoh juga meminta agar apabila pemerintah memiliki bukti mengenai praktik pendanaan demonstrasi yang melanggar hukum, kasus tersebut diproses secara transparan melalui mekanisme penegakan hukum. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat tetap dinilai penting sebagai bagian dari demokrasi Indonesia.
Ganjar berharap perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah tidak berkembang menjadi saling curiga. Dialog yang terbuka dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan dibanding membangun prasangka terhadap seluruh kelompok yang menyampaikan kritik. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan.
