Direktorat Jenderal Imigrasi mulai mengembangkan sistem pengawasan perbatasan berbasis teknologi melalui program Pagar Digital yang bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB). Inovasi tersebut akan memanfaatkan drone untuk memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan yang selama ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur perlintasan ilegal.
Program ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem keimigrasian nasional sekaligus meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah perbatasan Indonesia yang membentang sekitar 3.111 kilometer di jalur darat. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan pemanfaatan teknologi karya anak bangsa diharapkan mampu menjawab tantangan pengawasan yang selama ini terkendala luas wilayah, keterbatasan personel, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Dalam tahap awal, Pagar Digital akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara itu, untuk wilayah laut, pengawasan akan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan sejumlah jalur penyeberangan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas lintas batas ilegal.
Sistem tersebut mengandalkan dua jenis drone yang saling melengkapi. Drone High-Altitude Long-Endurance (HALE) akan melakukan pemantauan dari ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam, sedangkan drone Mantis bertugas melakukan identifikasi visual dari jarak dekat ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Teknologi yang dikembangkan ITB bersama PT Dirgantara Indonesia itu juga dirancang menggunakan panel surya sehingga mampu beroperasi secara berkelanjutan.
Menurut Hendarsam, sistem ini tidak berfungsi sebagai penghalang fisik, melainkan memberikan situational awareness secara real time. Ketika drone mendeteksi pergerakan di titik-titik yang tidak terpantau petugas, koordinat lokasi akan langsung dikirim ke pos imigrasi atau aparat penjaga perbatasan sehingga respons terhadap dugaan pelanggaran dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan patroli konvensional.
Pengembangan Pagar Digital juga diarahkan untuk memperkuat pemberantasan berbagai kejahatan lintas negara, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga penyelundupan barang. Selain meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, kolaborasi antara Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia diharapkan mendorong kemandirian teknologi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap sistem pengawasan buatan luar negeri.
